Stop Buat Asap !

Kabut asap kembali menyelimuti Riau dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sudah ribuan masyarakat terkena penyakit pernafasan akibat terhirup udara yang bercampur asap berbahaya dari dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (Karhutla). Belum lagi kerugian ekonomi yang diderita serta terbatasnya pekerjaan masyarakat akibat bencana tahunan ini.

Sejumlah gubernur telah menyatakan bahwa daerahnya berstatus Darurat Kabut Asap. Para Mentri Negara bahkan melakukan rapat khusus tentang ini. Presiden Jokowi bahkan harus terjun kedalam titik hotspot untuk meninjau parahnya kabut asap di republik ini. Bencana ini benar-benar menyita perhatian berbagai elemen Negara.

Berkaca dari kedatangan Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Tindakan terjun kedaerah dan melakukan penanganan jangka pendek terkesan sia-sia. Kabut asap akan kembali bertamu jika tidak ada tindakan jangka panjang dari pemerintah dan perbaikan mental masyarakat. Kabut asap akibat Karhutla bukan hanya bencana alami akibat musim kemarau dan suhu yang tinggi karena EL Nino. Bencana ini tidak lepas dari ulah manusia dan pengelolaan hutan yang salah dari pemerintah pusat dan daerah.

Laju pengeringan dan alih fungsi lahan basah perlu dibendung untuk mencegah tingginya jumlah Karhutla ketika musim kemarau.. Perlu aturan khusus untuk mengatasi hal ini. Tak cukup aturan, ketegasan dalam penerapan juga sangat penting untuk menjaga ekosistem lahan basah.

Berdasarkan temuan Greenpeace, kebakaran lahan sebagian besar terjadi pada lahan gambut yang tidak dikelilingi hutan disekitarnya. Artinya lahan gambut yang terbakar adalah lahan sisa dari hutan yang telah digunduli. Dengan begitu, lahan gambut di luar hutan lebih rentan terbakar dibanding lahan gambut di dalam hutan.

Tanggap penanganan bencana kabut asap dinilai memang  perlu dilakukan. Namun berapa banyak lagi anggaran yang dikucurkan setiap tahun hanya untuk menagani Karhutla. Bukan hanya itu, semakin besarnya laju transmigrasi dan alih fungsi lahan oleh masyarakat dan perusahaan dapat membuat bencana ini semakin parah dari tahun ke tahun. Sama dengan bencana alam lainnya, pemerintah dan masyarakat cukup aktif melakukan penanganan, namun sangat buruk dalam tindakan pencegahan.

Tak hanya menindak pelaku pembakar lahan,  pembukaan hutan dan lahan untuk perkebunan dan pertanian perlu diatur dengan baik oleh pemerintah. Alih fungsi hutan dan lahan menjadi ancaman jangka panjang jika tidak mendapatkan penanganan khusus. Perbaikan mental pejabat daerah dan kepedulian masyarakat perlu ditingkatkan untuk menyeimbangkan pembangunan yang ramah terhadap kelestarian hutan. Jangan ada lagi pejabat yang mencoba main mata melakukan alih fungsi lahan untuk memperkaya diri. Dan jangan ada lagi rakyat yang tertangkap membakar lahan karena mencari sesuap nasi.

Ubah teriakan stop kabut asap menjadi stop buat asap.